Jokowi Sudah Bisa Tumbang Karena Utang Ini Rinciannya

forumriau.com 27.7.17

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah bisa tumbang dari jabatannya memimpin pemerintahan ini karena banyaknya utang.

Utang negara yang dibuat Jokowi mencapai ambang batas undang - undang hingga 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

FORUMRIAU.COM -- Hal itu diungkap oleh Pakar Hukum Tata Negara Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra menyusul semakin bengkaknya utang negara dalam masa pemerintahan Jokowi hingga tahun anggaran 2017 ini.

‎"Utang Indonesia sudah di atas 50 persen, presiden sudah bisa (kena) impeachment‎," ujar Yusril saat ditemui JawaPoscom di Gedung Bank Bukopin, Cawang, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menilai jika lebih penting Jokowi mengeluarkan Perppu utang negara ketimbang Perppu pembubaran Ormas.

"Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan perppu supaya utang ‎negara bisa melebihi 50 persen," kata Yusril.

Jumlah APBN 2017
DPR RI mengesahkan APBN 2017 pada Oktober 2016 lalu sebesar Rp.2.080,5 Triliun. Sementara utang Jokowi hingga pertengahan 2017 ini telah mencapai lebih dari 50% APBN tersebut.

"Anggaran belanja negara ditetapkan meningkat Rp10,0 triliun, dari rencana semula Rp 2.070,5 triliun menjadi Rp2.080,5 triliun," kata Sri Mulyani, di Rapat Paripurna DPR, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2016).

Seperti dikutip detikFinance merilis data Kementrian Keuangan pertambahan utang luar negeri negara sejak Joko Widodo memimpin 2,5 tahun ini telah menambah utang 1.067,4 triliun.

Usulan Pemerintah 2017 Dalam APBN-Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 sudah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan selanjutnya akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Rapat yang cukup panjang antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan DPR tersebut menyepakati kenaikan belanja negara menjadi Rp 2.133,2 triliun. Sementara sebelumnya dalam APBN 2017, belanja dipatok Rp 2.080,4 triliun.

Demikian dikutip detikFinance dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (27/7/2017).

Pada rinciannya, belanja pemerintah pusat naik dari 1.315,5 triliun menjadi Rp 1.366,9 triliun. Belanja subsidi memberikan peranan cukup besar atas kenaikan tersebut, meskipun di sisi lain Kementerian/Lembaga (K/L) justru lakukan penghematan.

Untuk transfer ke daerah dan dana desa, juga ada sedikit kenaikan dari Rp 764,9 triliun menjadi Rp 766,3 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara turun dari Rp 1.750,2 triliun menjadi Rp 1.736 triliun. Di mana meliputi pendapatan dalam negeri Rp 1.732,9 triliun dan hibah Rp 3,1 triliun.

Selisih yang merupakan defisit anggaran tersebut mencapai Rp 397,235 triliun atau 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit berada di ambang batas ketentuan yang mencapai 3% terhadap PDB.(*)
Perlu dilihat : Saat Kata Hancur Negara Mulai Terbukti Era Jokowi