Lebih dari Rp.3 Triliun APBD Riau 2014 telah didepositokan Pemprov Riau. Uang rakyat yang harusnya untuk program pembangunan itu, hanya diendapkan di 4 bank dengan bunga 9% per tahun.
FORUMRIAU.COM: Bank yang jadi lumbung endapan APBD itu adalah Bank Riaukepri Rp.2,5 Triliun, Bank Mandiri Rp.107 M, BNI Rp.25 M dan BRI Rp.500 M. Total deposito Rp.3 T lebih tersebut, melebihi 1/3 APBD Riau 2014 yang hanya Rp.8,4 Triliun.
Demikian pengakuan Kepala Biro Keuangan Sekdaprov Riau, Jonli menjawab Forum Riau usai hearing dengan Komisi C DPRD Riau, Kamis 29/1/2015 di gedung DPRD Riau.
Soal bunga deposito, Jonli katakan selalu masuk dalam kas daerah. Sehingga, uang tersebut juga dapat diambil setiap saat. Jonli menegaskan, bunga deposito itu juga selalu dalam pengawasan BPKRI.
"Bunganya jadi kas daerah. Uang ini jika diperlukan, selalu dapat diambil setiap saat. Transaksinya dilaporkan ke BPK, jadi tidak ada itu masuk dalam kantong pribadi,"kata Jonli.
Meski demikian, anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi memperingatkan agar Biro Keuangan tidak lagi mendepositokan uang daerah. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah soal pengelolaan keuangan daerah.
"Kita ingatkan, APBD harusnya direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena uang daerah itu untuk kemaslahatan rakyat, bukan didepositokan,"kata Husaimi Hamidi.(Frc/470)
FORUMRIAU.COM: Bank yang jadi lumbung endapan APBD itu adalah Bank Riaukepri Rp.2,5 Triliun, Bank Mandiri Rp.107 M, BNI Rp.25 M dan BRI Rp.500 M. Total deposito Rp.3 T lebih tersebut, melebihi 1/3 APBD Riau 2014 yang hanya Rp.8,4 Triliun.
Demikian pengakuan Kepala Biro Keuangan Sekdaprov Riau, Jonli menjawab Forum Riau usai hearing dengan Komisi C DPRD Riau, Kamis 29/1/2015 di gedung DPRD Riau.
Soal bunga deposito, Jonli katakan selalu masuk dalam kas daerah. Sehingga, uang tersebut juga dapat diambil setiap saat. Jonli menegaskan, bunga deposito itu juga selalu dalam pengawasan BPKRI.
"Bunganya jadi kas daerah. Uang ini jika diperlukan, selalu dapat diambil setiap saat. Transaksinya dilaporkan ke BPK, jadi tidak ada itu masuk dalam kantong pribadi,"kata Jonli.
Meski demikian, anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi memperingatkan agar Biro Keuangan tidak lagi mendepositokan uang daerah. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah soal pengelolaan keuangan daerah.
"Kita ingatkan, APBD harusnya direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena uang daerah itu untuk kemaslahatan rakyat, bukan didepositokan,"kata Husaimi Hamidi.(Frc/470)
Thanks for reading Waaw..Deposito APBD Rp.3 T Salahi Aturan | Tags: Pemerintah
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »