Tersangka Korupsi E-KTP Sahkan UU Pemilu Presiden 20 Persen Dukungan Parlemen

forumriau.com 21.7.17

Tersangka dugaan korupsi E-KTP Rp2,2 triliun Setya Novanto masih memimpin sidang paripurna pengesahan undang - undang Pemilihan Umum di DPR RI.

Hasilnya, rapat yang digelar sejak malam hingga Jumat dini hari itu diputuskan dengan ketok palu tangan Setya Novanto.

FORUMRIAU.COM -- Padahal, keputusan itu tidak diakui oleh 4 fraksi yang ada di DPR RI. Fraksi yang tidak mengakui itu adalah Partai Gerindra, PKS, PAN dan Fraksi Demokrat. Empat fraksi ini melakukan walk out (keluar sidang) atas aksi penolakannya.

Sementara fraksi yang mendukung adalah Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Keputusan pengesahan UU Pemilu presidential threshold itu akhirnya mengesahkan pilihan 20 persen dukungan suara parlemen untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2019 nantinya.

Awalnya Fadli Zon menyerahkan palu sidang kepada Novanto. Fadli serta dua pimpinan DPR lainnya, yaitu Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, meninggalkan mimbar paripurna.

Tersisa Novanto dan Fahri di mimbar pimpinan. Novanto sudah mau langsung mengetok pengesahan RUU Pemilu, tapi kemudian disela oleh Fahri, yang menjelaskan alasan dia tidak walk out.

Setelah Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out, berarti tersisa partai pendukung pemerintah plus Fahri Hamzah di ruang paripurna. Partai pendukung pemerintah mendukung opsi A, yang salah satunya berisi presidential threshold 20 persen.

Novanto kemudian menyatakan, secara aklamasi, opsi A disahkan. Fahri menambahkan, dia tetap setuju opsi B sehingga yang benar adalah opsi A minus 1.

"Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1. Apakah dapat disetujui?" tanya Novanto dari mimbar paripurna, Jumat (21/7/2017) seperti dikutip oleh detikcom.

"Setuju...." jawab anggota di sidang paripurna.

Berikut isi paket A:
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan pemerintah. Anggota Fraksi PDIP Aria Bima juga sempat menginterupsi.

"Apakah RUU Pemilu dapat disahkan jadi UU?" tanya Novanto.

"Setuju!" jawab anggota. (*)

Perlu dilihat : Saat Kata Hancur Negara Era Jokowi Mulai Terbukti