Belakangan, pertemuan Muhaimin atau Cak Imin di istana negara 29 November 2016 itu diketahui terkait sentilan Cak Imin terhadap presiden Jokowi.
FORUMRIAU.COM: Cak Imin dalam acara Halaqah Ulama Rakyat yang mengambil tema “Tabayyun Konstitusi” di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 28 November 2016, Muhaimin menyinggung masalah peran PKB dalam kabinet.
“Saya bilang ke Hanif (Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri-red), sekarang dalam koalisi pemerintah (PKB) nomor dua. Usulan kita ke Presiden tidak seefektif PDI Perjuangan. PDI Perjuangan langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu baru dilaksanakan,” singgung Muhaimin dikutip viva.co.id.
Atas sentilan itu, meski cak Imin segera menemui Jokowi pada 29/11/2016 di istana, namun Jokowi masih menegaskan pendapatnya tetap dalam catatan soal PKB.
“Enggak (dinomorduakan), semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua partai dicatat, kalau nggak dicatat, lupa. Dicatat semua. Pelaksanaannya tentu saja kan ada kalkulasi,” kata Jokowi menjawab kritikan Muhaimin.
Usai kejadian perdebatan tersebut, pada Senin 5 Desember 2016, tiba-tiba KPK melalui Karo Humasnya Yayuk Andriati mengungkap persidangan kasus dugaan pemerasan Transmigrasi di masa Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Putusan yang menyebutkan ada Rp 400 juta pada Muhaimin Iskandar, tentu akan didalami penyidik," kata Yayuk di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016) dikutip detikcom.
Diketahui, kasus dugaan pemerasan tersebut telah jalani sidang pada Rabu, 2 Maret 2016 silam. Saat itu sidang dengan agenda tuntutan terdakwa Jamaluddien Malik mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans. Cak Imin, panggilan karib Muhaimin Iskandar, disebut menerima duit sebesar Rp 400 juta.
Cak Imin sendiri pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait hal itu. Ketika itu dia dipanggil sebagai saksi Jamaluddien yang merupakan anak buahnya di Kemenakertrans. Saat itu dia mengaku dicecar soal pengelolaan anggaran di Kemenakertrans, semasa Cak Imin duduk sebagai Menakertrans.
"Saya tadi ditanya oleh penyidik tentang berbagai sistem penganggaran di Kemenakertrans, mulai dari bagaimana hubungan dengan DPR, bagaimana hubungan saya dengan Pak Jamal," kata Cak Imin di KPK, (28/10/2015).
Cak Imin mengaku tidak mengetahui tentang kasus pemerasan yang menjerat Jamaluddien Malik. Ia mengaku apa yang dilakukannya semasa menjabat sebagai Menakertrans sudah sesuai prosedur.
"Semua sudah saya jelaskan bahwa prosedur kebijakan telah kita lampaui dan saya tidak tahu-menahu apa yang disebut sebagai yang dituduhkan pada Pak Jamal," jelas Cak Imin.
Tentang aliran uang itu, Jamaluddien pernah membantahnya melalui nota pembelan (pledoi). Dia mengaku tidak ada pihak lain, termasuk Menakertrans saat itu Muhaimin Iskandar yang mendapatkan aliran uang dalam kasus yang menjeratnya.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK hari ini menetapkan anggota DPR Komisi II Charles Jones Mesang (CJM) sebagai tersangka. KPK pun tidak menutup kemungkinan pemanggilan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
"Hari ini, tersangka yang saya umumkan CJM juga pengembangan kasus terdahulu. Jadi tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi yang diduga berkaitan dan juga disebut dalam keputusan atau dalam fakta-fakta persidangan," ujar Yuyuk.
Charles yang yang saat itu bertugas di Komisi IX DPR RI menerima duit sebesar Rp 9,75 miliar. Hal ini sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang sudah disetujui yaitu sebesar Rp 150 miliar. Ia menerima uang dari Jamalauddien.(*)
Perlu dibaca:
VIDEO GEMPAR: Warga Tionghoa Ungkap Kasus Ahok dan Pertanyakan Peran Jokowi
Thanks for reading Usai Debat Jokowi, Muhaimin Iskandar Mulai Dilirik KPK Dalam Kasus Pemerasan Transmigrasi | Tags: Nasional
Next Article
« Prev Post
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Next Post »