KPK Diminta Usut Uang Eskalasi Rp.1 T Pemprov Riau

Bau uang eskalasi terkait sejumlah proyek pembangunan gedung di Riau dipertanyakan. Eskalasi sejatinya adalah pembayaran hutang terhadap proyek multiyears 2004-2009. Jumlahnya luar biasa mencapai Rp1 triliun dari puluhan proyek yang akan dibayarkan dari APBD-P 2015.

FORUMRIAU.COM: Hal ini membuat memanas hubungan antara DPRD dan Pemprov Riau. Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil meminta KPK turun tangan menangani dugaan penyimpangan pembayaran hutang eskalasi proyek multiyears tersebut, sebab hal ini tidak pernah dibicarakan atau mendapat persetujuan dari DPRD Riau.

"Terkait sudah dibayarkannya hutang eskalasi oleh Pemprov, tentunya anggota DPRD Riau tak akan bertanggung jawab. Karena sebelumnya, DPRD Riau sepakat tidak membayar utang eskalasi ini dalam APBD-P 2015, karena ada beberapa versi putusan hukum yang membingungkan,"katanya.

Maka, sambungnya sebelum ada pengesahan APBD-P 2016, diminta KPK turun ke Riau menyelesaikan masalah ini. Karena diduga melanggar aturan dan bisa dinilai ilegal. Politisi Hanura ini meminta KPK langsung turun tangan menangani kasus ini, kata M Adil.

Polemik pembayaran hutang eskalasi dibayarkan Pemprov karena tanpa sepengetahuannya DPRD Riau, ungkap Muhammadi Adil, harus ada kejelasan aturan hukum. Maka wajar, sebahagian anggota DPRD Riau menggalang dukungan menggulir hak angket.
Menurut M Adil, pembayaran Eskalasi itu mencapai 1 triliun rupiah dari akumulasi puluhan item proyek yang dilakukan pemerintah provinsi Riau.
"Ada puluhan item proyek yang masuk pembayaran Eskalasi. Kami dari awal tidak setuju. Taunya sudah dibayarkan,"tutup M Adil ke ForumRiau, Senin 21/3/2016.***

Thanks for reading KPK Diminta Usut Uang Eskalasi Rp.1 T Pemprov Riau | Tags: Hukrim

Related Posts