Prof Anwar: Pemilik RAPP Harus Dipenjara oleh Pemerintahan Joko Widodo

forumriau.com 11.9.16

Pengamat ekonomi atau ekonom senior Indonesia meminta pemerintahan Joko Widodo dan Jusyuf Kalla menangkap dan memenjarakan Sukanto Tanoto, pemilik perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) grup APRIL dan Asian Agri ini.

FORUMRIAU.COM: Sukanto Tanoto dinilai sebagai pemilik perusahaan yang telah bebas selama ini mengemplang pajak perusahaannya yang merusak hutan dan lingkungan di Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Prof Anwar Nasution mendesak Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi, untuk memenjarakan dan menyita harta pengusaha keturunan China, Sukanto Tanoto (Tan Kang Hoo), pemilik RAPP dan Asian Agri itu.

Desakan tersebut disampaikan melalui pesan berantai di media sosial. Sukanto diduga telah mengemplang pajak.

“Kalau Presiden Jokowi tegas, Sukanto Tanoto-lah yang harus ditangkap atau disita kebun dan perusahaannya di Indonesia, karena mengemplang pajak,” kata Anwar Nasution dalam pesan tersebut, Kamis (1/9/2016) sebagaimana dilansir dari suaranasional.

Pesan berantai itu diakui kebenarannya oleh Anwar Nasution. “Betul itu,” ungkap Anwar.

Menurutnya, kebun dan perusahaan Sukanto, berada di Indonesia, tetapi keuntungan dan uangnya disimpan di luar negeri.

“Bayar pajak pun tidak. Mungkin ia sudah pindah menjadi warga negara Singapura,” ungkap Anwar Nasution.

Perlu dibaca: Inilah 'Dosa' Sukanto Tanoto Agar Dipenjara oleh Pemerintahan Joko Widodo

Anwar mengatakan, Sukanto Tanoto sudah terlalu sering mengentuti pemerintah, yakni PT Asian Agri yang tidak bayar pajak dan pembubaran bank miliknya.

“Pada waktu pembubaran bank itu, Menkeu Boediono menandatangani surat pencekalannya ke luar negeri pukul 2 dini hari, tapi subuh ia bisa lari ke Singapura dengan bantuan penegak hukum,” ungkap Anwar Nasution.

Kata Anwar Nasution, walaupun status Sukanto Tanoto dicekal, tapi ia masih bisa seenaknya keluar masuk Indonesia.

“Usut siapa yang membuat Sukanto Tanoto menjadi ATM!” tegas Anwar Nasution.

Anwar Nasution mengatakan, kalau tidak ada ketegasan pemerintah menghadapi orang seperti ini, sampai kiamat Indonesia tidak akan dapat mengumpulkan penerimaan pajak, sehingga terus menjadi negara para peminta sedekah dan pinjaman di dunia internasional.

“Tanpa uang tidak mungkin TNI dan Polri bisa punya peralatan yang modern dan dengan gaji yang memadai,” ungkap Anwar Nasution.(*)